sumber gambar: tribunnews.com
“Bagaimana strategi bapak mengatasi masalah-masalah tersebut agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional?” pertanyaan itu dibacakan oleh Anisha Dasuki mengenai aspek infrastruktur Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2018 yang berada pada peringkat 71 dari 124 negara. Tentu saja dalam perbincangan mengenai infrastruktur Jokowi sebagai petahana menjawab pertanyaan tersebut dengan tidak lepas dari berbagai pencapaian yang telah diraihnya selama 4 tahun belakangan. “Dalam 4 tahun ini telah kita bangun banyak sekali. Baik itu jalan. Jalan tol, pelabuhan baru maupun pengembangan, airport baru maupun pengembangan.” tutur Jokowi.
Memang, selama kurang lebih 4 tahun kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Jokowi berbagai pembangunan infrastruktur yang digenjot untuk selesai dalam waktu singkat menjadi ciri khas pemerintahannya. Sebut saja mega-proyek seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan hingga transportasi umum. Proyek-proyek ini meski tidak semuanya, rampung pada 4 tahun kepemimpinannya. Beberapa infrastruktur yang digenjotnya seperti LRT Palembang yang dibangun dari tahun 2016 hingga 2018, Bandara Kertajati 2015 hingga 2017 dan jalan Tol Trans Jawa yang dibangun sejak 2015 hingga rampung pada 2018 kemarin.
“Dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dengan kota itu betul-betul tersambung dengan baik. Dengan itu kecepatan, kemudahan, transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini (infrastruktur), lupakan,” tuturnya saat merespon pertanyaan tersebut. Namun benarkah dengan hanya membangun infrastruktur tersebut telah cukup untuk menjadi solusi dalam mendorong perekonomian di Indonesia?
Pada awal hingga pertengahan Februari ini, banyaknya keluhan disampaikan oleh supir truk yang melalui jalur tol Trans Jawa. Keluhan ini disampaikan lantaran tarif tol yang kian mahal. Tentu saja hal ini berpotensi membuat para supir truk memilih menggunakan alternatif jalan lain sebagai opsi berkemudi saat mengelilingi Pulau Jawa. Tak hanya itu LRT Palembang yang dibangun untuk melengkapi Asian Games 2018 kemarin juga menjadi taktik yang digunakan Prabowo untuk menyerang Jokowi.
“Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Ga bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh seperti LRT di Palembang dan Lapangan Terbang (bandara) Kertajati.” ucap Prabowo dalam pada hari Minggu kemarin (17/02). Bukan tanpa sebab Prabowo menjadikan dua infrastruktur ini sebagai alat untuk menyerang Jokowi. Pasalnya setelah berakhir Asian Games 2018 kemarin, LRT Palembang menuai berbagai kritik karena sepi penumpang. Tak hanya LRT Palembang, nasib yang sama juga menimpa Bandara Kertajati di Jawa Barat. Padahal biaya yang dihabiskan oleh pemerintah untuk membangun Bandara Kertajati adalah sekitar Rp. 12,2 triliun.
Sementara di lain pihak Prabowo tetap kukuh pada ucapannya “Infrastruktur harus untuk rakyat.” Prabowo menawarkan solusi dengan cara mengikutsertakan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan infrastruktur tersebut sebagai upaya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok marginal. Prabowo kemudian lebih lanjut menambahkan jawabannya bahwa membayar utang merupakan beban ekonomi Indonesia.
Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa nilai utang yang kian membengkak hingga Oktober 2018 kemarin mencapai angka Rp. 5192 triliun adalah sebuah masalah tersendiri yang harus diperhatikan. Namun meski sempat membahas mengenai utang sebagai sebuah permasalahan saat membangun infrastruktur, jawaban yang diberikan hanya dalam gambaran yang sangat besar dan terlalu luas cakupannya.
Kendati demikian, sangat disayangkan bahwa topik debat mengenai infrastruktur tidak diperdalam oleh kedua calon dengan mengelaborasikan permasalahan yang ada ke dalam argumentasi masing-masing. Sebut saja misalnya Prabowo dapat memanfaatkan situasi pada debat kemarin malam dengan menggunakan Kulon Progo sebagai contoh konflik agraria yang timbul akibat pembangunan infrastruktur saat Jokowi ‘blunder’ mengatakan “Dalam empat setengah tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita.”
Tak hanya Prabowo yang melewatkan kesempatan emas untuk menggunakan ‘blunder’ Jokowi sebagai alat untuk ‘menyerangnya’, Jokowi pun seakan tak acuh terhadap kebenaran data yang diungkapkannya. Pasalnya, berdasarkan data yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di situs resmi mereka pada tahun 2017 saja jumlah konflik agraria yang timbul akibat pembangunan infrastruktur adalah 94 kasus dan luas konflik agraria akibat infrastruktur mencapai angka 52607,9 Ha.
Mengintip Unicorn Di Indonesia
“Yang Bapak maksud Unicorn maksudnya apa itu online-online itu?” tanya Prabowo saat merespon kembali pertanyaan yang diajukan oleh Jokowi.
Jokowi melontarkan sebuah pertanyaan kepada Prabowo mengenai pembangunan infrastruktur apa yang akan dilakukan untuk mendukung perkembangan unicorn di Indonesia. Unicorn merupakan sebuah istilah yang berkaitan erat dengan dunia perusahaan rintisan atau dikenal sebagai startup.
Ditanggapi oleh Prabowo bahwa ia akan memberikan fasilitas, mengurangi regulasi dan
pembatasan, masyarakat masih terasa resah karena akan dikenakannya pajak dalam bisnis online tersebut. Lebih lanjut Prabowo mendukung segala upaya dan memperlancar segala upaya peluang-peluang yang luar biasa. Hal tersebut merupakan sebuah tanggapan yang cukup baik, perkembangan startup company saat ini merupakan sebuah industri yang sedang terbangun dengan ide-ide dan inovasi baru.
Jokowi bahwa terdapat 7 unicorn di Asia. Dari tujuh unicorn di Asia Tenggara, empat di antaranya ada di Indonesia; Empat perusahaan itu adalah Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Hal tersebut didukung dengan dorongan-dorongan pembangunan infrastruktur Palapa Ring. Palapa Ring merupakan sebuah serat optik yang dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem komunikasi.
Proyek ini telah dilakukan dengan sebuah skema public private partnership (kerjasama pemerintah dan swasta) dengan total investasi sebesar Rp. 7,7 triliun. Melalui pembangunan Palapa Ring diyakini bahwa hal tersebut dapat membantu mempermudah akses kecepatan internet 4G yang sekarang masih terus dikembangakan di dalam industri teknologi di Indonesia. Menkominfo menyatakan bahwa program Palapa Ring, diharapkan dapat membawa dampak positif yaitu adanya penurunan tarif internet, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang masih tinggi disparitasnya. Dalam beberapa aspek untuk sebuah kenyamanan secara kualitas dan tarif internet, Palapa Ring sangat memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat di Indonesia.
Hal tersebut namun dilihat oleh Prabowo dengan sisi yang berbeda, terlahirlah sebuah pernyataan bahwa dengan laju perkembangan telekomunikasi yang sangat pesat, ia mengkhawatirkan terjadinya disparitas. Prabowo berpendapat bahwa kurang dari 1 persen menguasai lebih dari setengah kekayaan dan mempercepat nilai tambah dan uang lari ke luar negeri.
Pernyataan Prabowo yang mencerminkan sebuah kekhawatiran bahwa perkembangan perusahaan rintisan unicorn yang kian masif akan mendorong semakin besar aliran dana ke luar negeri. Mengkutip dari Detik.com pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudishitira mengatakan, rata-rata unicorn Indonesia mendapatkan modal dari investor asing. Start up dengan kategori unicorn di Indonesia, menarik para investor asing untuk masuk. Sebab, unicorn di Indonesia menggunakan teknologi baru yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas. Sehingga, bila banyak investasi bisa masuk ke unicorn di Indonesia, bukan tak mungkin akan bisa menguasai pasar Asia Tenggara yang populasinya 560 juta jiwa.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumua menjelaskan perusahaan-perusahaan e-commerce dikhawatirkan mendorong pertumbuhan impor yang mendasari rasa kekhawatiran Prabowo. Perkembangan impor dapat meningkatkan devisa yang ada. Tak bisa dipungkiri, produk-produk yang dijual melalui sistem e-commerce berasal dari luar negeri. Badan Pusat Statistik (BPS), impor barang konsumsi menunjukkan kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2018, angkanya mencapai US$ 17,17 miliar atau naik 22,03% dari tahun sebelumnya, yang senilai US$ 14,16 miliar. Adapun realisasi impor barang konsumsi pada 2016 adalah sebesar Rp. 12,34 miliar, meningkat 13,54% secara year-on-year (yoy) dari tahun sebelumnya yang sekitar US$ 10,87 miliar.
Terlepas dari rasa kekhawatiran tersebut, terdapat beberapa antisipasi untuk menjaga stabilitas keuangan melalui unicorn tersebut. Menurut Bisnis/JIBI, pada 9 Mei 2016, Ronny Bako dosen Fakultas Hukum Universita Pelita Harapan, mengatakan bahwa dana Rp. 11,400 trilliun memang benar adanya. Namun tidak semuanya berbentuk dana tunai, namun bisa dalam bentuk saham maupun aset. Hal tersebut memiliki keterkaitan mengenai kebijakan tax amnesty.
Program tersebut cukup efektif untuk mengembalikan dana yang berada di luar negeri. Perusahaan startup lokal bukan mempercepat aliran uang dari Indonesia ke luar negeri. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni derasnya arus modal dari luar negeri ke dalam negeri melalui konsorsium-konsorsium untuk diinvestasikan di startup lokal tersebut. Terlepas dari kekhawatiran Prabowo soal dana yang mungkin terbawa ke luar negeri, mendukungnya perkembangan startup tersebut dapat membantu menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Author: Andre B. Tjangkilisan & Jocelyn Lianto
Comentarios