Kemiskinan merupakan tantangan umum yang dihadapi oleh sejumlah negara berkembang. Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan menjadi pemicu utama terjadinya disparitas ekonomi, yang pada gilirannya menjadi akar permasalahan kemiskinan. Indonesia, sebagai negara berkembang, terus menegaskan komitmennya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi penduduknya. Dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan diselenggarakan pada Rabu (14/2/2024) mendatang, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu aspek krusial untuk mewujudkan aspirasi negara yang sejahtera. Oleh karena itu, seorang calon presiden perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap kompleksitas permasalahan ini sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan yang efektif.
(sumber: bbc.com)
Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyampaikan visi-misi dan janji politiknya, termasuk strategi mengatasi persoalan kemiskinan. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menetapkan tujuan yang ambisius dalam upaya signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sebagai contoh, menginisiasi target penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 4%-5% hingga tahun 2029. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mematok target sebesar 2,5% pada tahun 2029, dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merencanakan penurunan ke tingkat 6% pada akhir tahun 2029.
Ambisi yang mencapai tingkat yang tinggi perlu ditopang dengan strategi yang realistis dan mendalam. Dewasa ini, persentase penduduk miskin menurut BPS Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% atau terdapat 25,90 juta individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang yang mengalami pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Februari 2023 hampir mencapai angka 8 juta. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan yang masih melibatkan sebagian besar penduduk. Pendidikan yang terbatas, akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak, dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi pendorong utama kemiskinan di Indonesia. Sebagai respons terhadap masalah ini, strategi calon presiden harus mencakup penguatan kebijakan sosial ekonomi. Maka dari itu, penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Sebagaimana diketahui, ketiga capres dalam janji politiknya menyoroti soal penciptaan lapangan kerja sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.
Bapak Anies menargetkan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk green jobs, pada 2025-2029. Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan memiliki lima tujuan utama. Tujuan tersebut meliputi perlindungan serta pemulihan ekosistem, peningkatan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam, pengurangan limbah dan polusi pada proses produksi, pengendalian emisi gas rumah kaca, dan dukungan terhadap adaptasi terhadap perubahan iklim. Beberapa contoh pekerjaan berkelanjutan mencakup peran sebagai ecopreneur, pelaku usaha di bidang energi terbarukan, dan konsultan energi. Upayanya melibatkan penciptaan lapangan kerja berkualitas di berbagai sektor, termasuk manufaktur, untuk mengurangi tingkat pengangguran dari 5,45% pada Februari 2023 menjadi 5,3%-4,0% pada 2029.
Sementara itu, Bapak Ganjar menargetkan 17 juta lapangan pekerjaan baru dan berkomitmen untuk mengurangi pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja normal. Bapak Prabowo, dalam janji politiknya, tidak menetapkan target jumlah lapangan kerja, namun berjanji untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong perusahaan menempatkan angkatan kerja muda sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi selama 12 bulan, serta memberikan insentif untuk membuka usaha.
(sumber: liputan6.com)
Berdasarkan visi-misi dari beberapa kandidat, terlihat adanya gagasan inovatif untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pasangan Anies-Imin, dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pendekatan "memberi ikan dan kail" diimplementasikan melalui program bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), bersama dengan insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja. dan juga membangun pembangunan ekosistem food bank sebagai jembatan redistribusi antara pihak yang memiliki surplus makanan dan mereka yang membutuhkan. Selain itu, diusulkan penciptaan minimal 15 juta lapangan kerja dengan pembentukan Skill Development Fund di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan dan peluang pekerjaan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan jembatan kesejahteraan yang lebih efisien antara pihak yang memiliki kelebihan sumber daya pangan dan mereka yang berada dalam kebutuhan.
(sumber: kompas.com)
Di sisi lain, pasangan Prabowo-Gibran memiliki fokus langkah strategis upaya untuk memperkuat sinergi program kesejahteraan sosial yang masih tersebar di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya, terdapat komitmen untuk melanjutkan program bantuan sosial yang telah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, subsidi pupuk, kartu usaha, dan kartu bantuan pangan non-tunai. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada penyediaan transportasi publik yang terjangkau bagi pekerja dan masyarakat yang tidak mampu. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik di antara berbagai program kesejahteraan dan memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.
(sumber: cnnindonesia.com)
Selain itu, pasangan Ganjar-Mahfud memiliki agenda kesejahteraan yang mencakup Program 1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana sebagai salah satu inisiatif utama. Namun, mereka berkomitmen untuk meningkatkan jumlah kelompok penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 10 juta menjadi 15 juta sebagai langkah konkrit untuk memperluas dampak positif program tersebut. Selanjutnya, pasangan ini juga berencana membentuk dana abadi kesejahteraan sosial yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program perlindungan sosial, termasuk memberikan bantuan kepada warga difabel. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam memutus rantai kemiskinan dengan memberikan kesempatan pendidikan dan perlindungan sosial kepada keluarga miskin, seiring dengan perluasan cakupan bantuan sosial.
Secara keseluruhan, kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari para pemimpin negara. Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, para calon presiden menawarkan visi-misi dan janji politik mereka sebagai wujud komitmen untuk mengatasi permasalahan ini. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memiliki tujuan ambisius dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, penting bagi pemilih untuk tidak hanya mempertimbangkan janji-janji politik semata, melainkan juga melihat rencana konkret dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh calon presiden terpilih guna menangani akar penyebab kemiskinan dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.
Pasangan Anies-Imin fokus pada pendekatan inklusif dengan membentuk ekosistem food bank sebagai langkah inovatif untuk meredistribusi surplus makanan. Sementara itu Prabowo-Gibran, menekankan penguatan sinergi program kesejahteraan sosial dan melanjutkan bantuan yang telah ada. Di lain pihak, pasangan Ganjar-Mahfud mengusung program 1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana dan membentuk dana abadi kesejahteraan sosial. Pemimpin yang terpilih nantinya perlu menerapkan kebijakan inklusif, inovatif, dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang signifikan dan berkelanjutan.
Comments