Drama kelam dalam sejarah Indonesia, tepat 53 tahun yang lalu hari ini muncul dengan nama Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan sebutan G30S. Pada hari yang menelan tujuh orang ‘pemain inti’ dari TNI pada masa itu dikecam sebagai sebuah hari yang penuh dengan tragedi oleh Pemerintah Orde Baru. Namun tak hanya kata tragedi yang bersirkulasi di sekitar peristiwa ini.
Hingga hari ini Peristiwa G30S masih menyisakan berbagai pertanyaan yang belum dapat dijawab, seperti siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab di balik peristiwa ini? Apakah ada pengaruh eksternal? Akibat dari berbagai pertanyaan yang belum dapat terjawab timbul berbagai spekulasi dan versi dibalik terjadinya Peristiwa G30S.
Pemerintahan Soeharto di era Orde Baru menyediakan jawaban dengan melabel peristiwa penculikan tujuh orang anggota TNI oleh PKI sebagai Peristiwa G30S/PKI. Peristiwa kelam ini kemudian dijadikan sebuah propaganda untuk mencabut akar-akar PKI dari Indonesia.
Kepastian mengenai dalang dibalik terjadinya Peristiwa G30S hingga hari ini masih menjadi perdebatan di antara kaum akademisi dan sejarawan Indonesia. Namun versi yang paling umum hingga menjadi bahan pengajaran di bangku sekolah adalah peristiwa penculikan tujuh anggota TNI oleh PKI. Versi ini dimulai dengan penculikan tujuh orang anggota TNI pada malam 30 September 1965 oleh anggota PKI hingga 1 Oktober dini hari yang berujung pada pembuangan mayat korban di Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta.
Motif di balik terjadinya penculikan tujung orang anggota TNI adalah upaya PKI untuk menggulingkan pemerintahan, sehingga hal ini dianggap sebagai pemberontakan.
Kesaktian Pancasila Melawan PKI
Setelah peristiwa penculikan dilaksanakan, Mayor Jenderal Soeharto yang kala itu memegang kendali TNI Angkatan Darat berhasil berhasil menggagalkan upaya pemberontakan dalam waktu satu hari. Hal ini diumumkan melalui RRI oleh pemerintah bahwa PKI berhasil ditumpas.
Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 156/1967, Soeharto resmi menetapkan 1 Oktober sebagai hari Hari Kesaktian Pancasila. Lahirnya Surat Keputusan ini berhasil menjadi salah satu alat bagi Pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan propaganda anti PKI yang menjadi ciri khas dari Pemerintah Orde Baru. Keberhasilan dalam menumpas PKI.
Dalam bagian ‘Menimbang’ pada poin nomor satu dijelaskan bahwa ‘bahwa berkat kewaspadaan dan daya juang seluruh rakyat Indonesia pengkhianatan G30S/PKI yang akan menghancurkan Pancasila dapat ditumpas dan digagalkan.’ Sebuah poin yang menarik. Hal ini karena dalam Surat Keputusan ini turut melibatkan elemen dari seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terciptalah sense of belonging dan sebuah persepsi yang sama.
Dengan melibatkan segenap masyarakat Indonesia, rezim Orde Baru berhasil menciptakan pandangan bahwa PKI adalah musuh bersama rakyat Indonesia.
‘Kesaktian Pancasila’ dan Pancasila itu sendiri digunakan oleh rezim Soeharto untuk merapatkan situasi pertahanan nasional yang saat itu sedang tidak stabil dikarenakan maraknya isu pemberontakan PKI.
Tak hanya itu, blow up terhadap prestasi Pemerintah Orde Baru dalam menumpas PKI dengan menggunakan Pancasila, melahirkan falsafah bahwa Orde Baru hadir sebagai ‘pencetus’ Pancasila. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya sebuah sistem demokrasi baru di bawah kepemimpinan Soeharto dengan nama ‘Demokrasi Pancasila’.
Pancasila Hari Ini
Namun terlepas dari kacamata apapun yang kita gunakan untuk melihat dan menanggapi Peristiwa G30S dan Hari Kesaktian Pancasila yang lahir setelahnya, kita tidak bisa memungkiri bahwa Pancasila adalah sebuah pandangan hidup bangsa dan bernegara yang perlu untuk dimaknai dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dua dekade sejak berakhirnya Orde Baru, demokrasi di Indonesia semakin penuh corak dan warna. Meski demikian, Pancasila tetap menjadi cara dan pandangan hidup Indonesia. Hal ini membuktikan ‘kesaktian’ Pancasila benar adanya.
Namun, sangat disayangkan ketika praktek demokrasi yang begitu bebas hari ini justru mengucilkan Pancasila. Kebebasan beropini dalam ruang demokrasi disalahgunakan sebagai ruang untuk melahirkan radikalisme dan fanatisme. Akibatnya lahirlah tindakan anarkis akibat fanatisme terhadap paham tertentu. Bahkan tak jarang upaya untuk menggantikan Pancasila direalisasikan dalam aksi penyerangan dan terorisme di Indonesia.
Pentingnya pemaknaan yang lebih dalam terhadap Pancasila merupakan hal yang krusial untuk dijadikan bahan refleksi bangsa. Sudah sejauh mana dan akan sejauh mana bangsa ini melangkah jika Pancasila tidak diamalkan dengan baik. Di era yang serba digital ini, PKI bukan lagi sumber ancaman utama Pancasila. Namun intoleransi, pemahaman yang dangkal, dan penyalahgunaan Pancasila itu sendiri sebagai tameng dalam berpolitik adalah ancaman nyata yang sedang kita hadapi dewasa ini.
Tak hanya sekedar pemahaman yang dalam, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk terus melestarikan ‘kesaktian’ Pancasila yang kita peringati hari ini.
Comments