PANAH KIRANA – Parlemen, lembaga yang menjadi corong aspirasi rakyat, diperingati hari ini. Sedikit yang tahu kalau 16 Oktober adalah Hari Parlemen Indonesia. Kurangnya informasi mengenai mengapa dan kapan penetapan tanggal 16 Oktober sebagai Hari Parlemen Indonesia, membuat hari parlemen seburam wajah Parlemen sekarang.
Namun, jika banyak yang tahu dan ikut memperingati Hari Parlemen Indonesia, ada kemungkinan meningkatnya harapan mengenai terwujudnya parlemen yang ideal bagi rakyat. Pentingnya parlemen dalam trias politica, membuat parlemen diharapkan untuk selalu kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang menjadi Parlemen adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tatkala sebagai lembaga peleburan yang terdiri dari DPR dan DPD.
Sejarah Parlemen Indonesia
Pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia telah mengenal istilah Volksraad atau Dewan Rakyat, yaitu lembaga perwakilan bentukan Belanda yang menjadi wadah aspirasi rakyat Indonesia di tengah sistem kolonialisme. Pada tanggal 8 Maret 1942, masa penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun pun berakhir.
Dengan begitu, keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. Dalam masa peralihan penjajahan Belanda ke pendudukan Jepang, berdirilah sebuah lembaga yang juga menjadi cikal bakal lahirnya DPR RI, yaitu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian ini juga ditetapkan sebagai hari lahir DPR RI.
Pentingnya Parlemen di Indonesia
Dengan adanya badan tersebut, masyarakat lebih menyadari pentingnya lembaga yang membatasi kekuasan Presiden agar tidak menjadi absolut. Parleman di era sekarang tentunya memiliki banyak masalah yang perlu diatasi. Sebagai wakil dari kurang lebih 260 juta penduduk, parlemen di Indonesia memegang tanggung jawab yang tidak mudah.
Seperti yang telah diketahui, negara kita ini terdiri dari ribuan pulau. Bukan hal yang mudah untuk mempertahankan kesatuannya. Itulah sebabnya, parlemen berperan penting dalam mengikat tali persatuan karena melalui mereka masyarakat menyampaikan suaranya. Idealnya, para wakil rakyat yang berada dalam lembaga DPR haruslah berintegritas. Hal-hal hina seperti korupsi dan pertikaian seharusnya tidak terjadi.
Ironi Parlemen Indonesia Saat Ini
Selama lebih dari dua dekade adanya Parlemen di sistem pemerintahan Indonesia, anggota dewan lembaga ini tampaknya belum berhasil menunjukkan citra positif di hadapan masyarakat. Parlemen memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.
Fungsi legislasi berkaitan dengan kegiatan pembentukan kebijakan publik yang telah disepakati oleh para wakil rakyat yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Adapun fungsi pengawasan berkaitan dengan bagaimana perkembangan kebijakan beserta dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi anggaran berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam hal program-program kerja Pemerintah dan pembangunan untuk mencapai tujuan bernegara.
Pada tahun 2017, DPR menetapkan target untuk menyelesaikan 52 RUU Prolegnas (Program Legislasi Nasional) sampai akhir tahun. Amat disayangkan, dalam kurun waktu satu tahun tersebut, DPR hanya bisa menyelesaikan 6 RUU (Rancangan Undang-Undang) saja. Jelas terlihat bahwa kinerja DPR tergolong rendah karena hasil yang terbentuk sangat jauh dari target.
Selain perihal legislasi, tingkat kehadiran DPR dalam masa sidang juga sempat dipertanyakan. Sejak tahun 2015 hingga bulan Juni 2016, atau masa sidang ketiga di tahun tersebut, tingkat kehadiran anggota DPR hanya mencapai 51 persen dalam Rapat Paripurna. Untungnya, akhir-akhir ini DPR terlihat mengadakan peningkatan di bidang pengawasan.
Masalah terakhir—salah satu masalah paling populer, adalah korupsi. Kepemimpinan DPR pada tahun 2017 lalu dianggap yang terburuk, melihat banyaknya anggota yang terjerat dugaan pelanggaran kode etik.
Solusi dan Peran Anak Muda
Melihat masalah tersebut, DPR sudah jelas harus melakukan optimalisasi fungsi beserta peran agar lembaga ini dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Sesuai dengan namanya, DPR seharusnya berpikir untuk kepentingan rakyat, tidak lagi mengutamakan soal penataan kawasan parlemen yang tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat. Penting bagi mereka untuk membatasi rencana-rencana penataan tersebut karena dinilai mengerus dana yang terlalu besar.
Lagipula, DPR harus lebih memprioritaskan konstituennya daripada kepentingan fasilitas pribadi.
Dalam hal pengawasan DPR terhadap pemerintah, DPR idealnya melakukannya secara intens dalam bidang pembangunan serta memberi kritik konstruktif atau masukan, agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan publik. Seperti yang sempat disebutkan, ternyata fungsi pengawasan yang dilakukan DPR dianggap telah berjalan dengan baik, menurut survei yang dilakukan Charta Politika pada 23-26 Agustus 2018 lalu.
Masyarakat menilai kinerja DPR di bidang pengawasan optimal lantaran para wakil rakyat ini dianggap sangat kritis dalam mengkritik kinerja pemerintah. Walaupun hasil survei ini tidak dapat menjamin apapun, setidaknya dapat terlihat usaha DPR untuk meningkatkan kinerjanya.
Dewasa ini, bukanlah hal yang aneh ketika melihat banyak anak muda yang memilih untuk tidak mempedulikan politik. Melihat konyolnya kasus-kasus dalam parlemen, menjadi apatis merupakan pilihan yang diambil oleh banyak dari mereka. Hal ini sangatlah disayangkan karena salah satu penentu maju atau tidaknya negara dilihat dari generasi mudanya.
Jika generasi muda tidak memahami politik, apa yang akan terjadi jika generasi lama telah “habis”? Penting untuk diingat, kita tidak boleh buta dan skeptis terhadap politik. Dengan adanya pengetahuan yang baik di bidang ini, maka tidak ada celah bagi para politikus dewasa ini atau siapapun juga untuk melakukan “pembodohan politik”.
Dengan begitu, akan terjadi perubahan dalam budaya demokrasi di negara ini dan hendaknya menjadikan Indonesia negara yang disegani dunia.
Comments