Beberapa organisasi atau serikat pekerja berencana untuk melakukan revitalisasi Partai Buruh untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. Dalam pembagian yang ditentukan, setidaknya ada tujuh serikat pekerja yang akan membentuk Partai Buruh. Ketujuh serikat pekerja tersebut adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rumah Buruh Indonesia-FSPMI, Rumah Buruh Indonesia-KSP, Organisasi Rakyat Indonesia-KSPSI, KPBI, Rumah Buruh Indonesia-FSP KEP, dan Rumah Buruh Indonesia FSP FARKES. Selain itu, ada pula pengurus Partai Buruh yang lama, yaitu Serikat Petani Indonesia (SPI), Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI) dan Gerakan Perempuan Indonesia (GPI) yang turut menjadi pendiri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, rencana pendirian kembali Partai Buruh ini terjadi karena selama ini suara-suara dari kelompok buruh tidak pernah terakomodir di parlemen. Said Iqbal sendiri telah terpilih untuk menjadi Presiden KSPI periode 2021-2026 pada kongres partai buruh yang ke-4 yang digelar pada tanggal 4-5 Oktober 2021. Dilansir dari CNN Indonesia, Said Iqbal mengatakan, bahwasannya suara kaum petani, nelayan, dan buruh serta konstituen partai buruh lainnya harus diberikan kesempatan yang sama dengan yang disuarakan melalui jalur parlemen.
Di luar negeri, Partai Buruh menjadi salah satu tumpuan penting pemerintah. Said mengatakan hanya Indonesia yang tidak lagi memiliki Partai Buruh. Atas dasar itu, berbagai kelompok yang terdiri dari serikat pekerja, petani, nelayan, dan guru honorer telah bersatu untuk menghidupkan kembali Partai Buruh. Lebih lanjut, Said mengatakan semua kebijakan mengenai kesejahteraan pasti diputuskan secara politik. Maka dari itu, perlu adanya partai yang mewakili secara politik kaum buruh, petani, dan konstituen di parlemen melalui partai politik. Ia menjelaskan, pembentukan Partai Buruh Baru diprakarsai oleh empat federasi serikat pekerja terbesar di Indonesia dan 50 federasi serikat pekerja di seluruh tanah air. Selain itu, ada serikat pertanian dan perikanan terbesar di Indonesia yaitu SPI, forum guru honorer tenaga honorer dan guru swasta FPTHSI, dan beberapa organisasi gerakan sosial lainnya.
Said mengklaim, Partai Buruh Baru sudah mengelolanya di tingkat nasional. Di tingkat provinsi proporsi ini sudah mencapai 100%, dan di tingkat kabupaten/kota proporsi ini sudah mencapai 80%. Namun, Said mengatakan bahwasannya pengelolaan Partai Buruh di tingkat kecamatan baru mencapai 35% dimana angka tersebut masih kurang 15% lagi untuk lolos verifikasi KPU. Ia juga menjelaskan bahwa Partai Buruh telah memiliki 1000 anggota merata di 403 Kabupaten/ Kota. Walaupun dengan kondisi demikian, dia menyimpulkan bahwa partai butuh yang baru ini akan siap mengikuti pemilu 2024.
Perjalanan partai buruh di Indonesia sempat mengalami jatuh bangun dari era reformasi hingga pemilu 2024. Mengutip dari CNN Indonesia, partai ini pertama kali didirikan pada 28 Agustus 1998 dengan nama Partai Buruh Nasional (PBN) yang diketuai oleh Mochtar Pakpahan. Sayangnya PBN gagal dalam menduduki kursi parlemen pada pemilu 1999 karena hanya memperoleh 111.629 suara saja. Lima tahun kemudian, PBN berubah nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) dan menjadi partai buruh satu-satunya yang lolos verifikasi KPU, namun sayangnya juga gagal karena hanya memperoleh 636.397 suara atau 0.56%.
Kemerosotan dari partai ini terjadi pada tahun 2009 saat PBSD berganti nama menjadi Partai Buruh dengan nomor urut 44. Pencapaian suara dari Partai Buruh hanya mencapai 265.203, dikalahkan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang memperoleh 745.625 suara. PPPI sendiri didirikan oleh pengusaha bernama Daniel Hutapea. Setelah itu, pada pemilu 2014 Partai Buruh tidak mengikuti pemilu karena persyaratan pembentukan partai politik yang tidak dapat dipenuhinya berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011. UU tersebut mensyaratkan partai politik sebagai peserta pemilu adalah badan hukum dan partai memiliki kepengurusan minimal 100% dari jumlah provinsi, 75 persen dari jumlah kabupaten/ kota, dan 50 persen dari jumlah kecamatan di tiap kabupaten/ kota yang bersangkutan. Sepanjang dua periode pemilu, yaitu 2014 dan 2019, Partai Buruh tidak menunjukan kehadirannya. Namun, pada tahun 2021 kelompok buruh akan menyatakan kembali untuk pemilu 2024. Menurut Said, jumlah serikat buruh yang mendukung di belakangnya merupakan pembeda dengan partai buruh yang sebelumnya. Jumlah elemen pendukung yang lebih banyak pada partai yang baru ini akan membuat unsur- unsur Partai Buruh semakin luas. Partai Buruh sendiri kini tengah melakukan persiapan untuk verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun begitu, Said Iqbal menyatakan partai yang diketuainya akan lolos verifikasi KPU dan maju dalam Pemilu 2024. Pada akhirnya, eksistensi partai buruh yang ada harus benar-benar mewakilkan suara para buruh dan pekerja lainnya. Syarat pendirian partai politik yang cukup memberatkan serta kegagalan Partai Buruh di masa lalu seharusnya kian menambah semangat para anggotanya untuk mengupayakan kesejahteraan buruh dan pekerja lainnya yang selama ini dicita-citakan. Jika dalam pelaksanaannya Partai Buruh masih diduduki oleh kepentingan beberapa golongan tertentu, maka pendirian Partai Buruh yang telah diupayakan adalah sia-sia.
Comments